By 1 Jelaskan secara garis besar substansi apa yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1999?
Menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Perjanjian apa saja yang dilarang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu: 1. Oligopoli; 2. Penetapan harga; 3. Pembagian wilayah; 4. Pemboikotan; 5. Kartel; 6. Trust; 7. Oligopsoni; 8. Integrasi vertikal; 9. Perjanjian Tertutup; 10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.
Bagaimana pengaturan larangan penetapan harga dalam UU Nomor 5 Tahun 1999?
Dalam ayat 1 pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada Page 16 13 pasar bersangkutan yang sama.
Pada Undang-Undang nomor berapa dan tahun berapakah praktek monopoli dan persaingan tidak sehat itu?
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli) merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil.
Mengapa praktik kartel itu dilarang dalam hukum persaingan?
Dalam bidang ekonomi kartel adalah perilaku atau praktek yang berhubungan dengan persaingan usaha. Di bidang hukum praktek tersebut dilarang secara hukum karena hal tersebut dianggap dapat merugikan kepentingan umum.
Apa yang menjadi tujuan dan kegiatan yang dilarang dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan Tidak sehat?
Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dengan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek …
Apakah undang-undang no 5 tahun 1999 mengesampingkan peraturan perundang undangan di bidang HKI?
Red: JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tidak ada pertentangan antara konsepsi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan Hukum Persaingan Usaha yang diatur UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5/1999.
5 Apa tujuan dikeluarkannya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelaskan?
Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk: Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Mengapa perjanjian penetapan harga di larang?
Dalam Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang karena dapat meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dijual maupun dipasarkan yang dapat berakibat pada keuntungan konsumen yang seharusnya dinikmati oleh konsumen malah dialihkan pada produsen maupun …
Apa itu undang-undang antimonopoli?
Mengapa Kesatu merupakan pedoman Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999?
KESATU : Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan pedoman bagi: a.
Bagaimana undang-undang tahun 1999?
4UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 4. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 57 NOMOR 162/M TAHUN 2000 5.
Siapa Percepatan RUU UU 5 tahun 1999?
(Mendorong Percepatan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 UU Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/20142015 – Tentang Proglegnas 20152019 Dan Proglegnas RUU Prioritas 2015- ) Zaini Munawir S., SH. M.Hum Abstrak